Pelayanan Alih Tugas PNS

PersyaratanProsedurJangka Waktu PenyelesaianTarif / Biaya
a. Surat permohonan mutasi PNS bersangkutan
b. Surat Permintaan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tujuan
c. surat persetujuan kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan
d. Surat Pernyataan Bebas hukuman disiplin dibuat oleh PPK atau PyB (Kepegawaian) minimal JPT Pratama
e. Surat Bebas Tugas Belajar/Ikatan Dinas dibuat oleh PPK atau PyB (Kepegawaian) minimal JPT Pratama f. ASLI Surat keterangan telah menyelesaikan administrasi keuangan yang ditandatangani bendahara gaji mengetahui Kepala Perangkat Daerah
g. Surat bebas temuan diterbitkan inspektorat instansi asal
h. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
i. Anjab dan ABK jabatan asal dan yang yang akan diduduki
j. SK CPNS (dilegalisir) k. SK PNS (Dilegalisir) l. SK KP Terakhir/SK Jabatan terakhir m. Ijazah Terakhir (dilegalisir) n. SKP bernilai baik 2 tahun terakhir
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan; Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi; Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud, PPK intansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis dari BKN diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi; Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya; Tidak Dipungut Biaya/ GRATIS
BKPSDM Kabupaten Tanggamus