Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT

 

  1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

        Tugas Pokok   :   Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Badan dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan dan penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

        Fungsi            :  

1.

penyusun program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;

2.

perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;

3.

penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;

4.

penyiapan dan perumusan bahan peraturan perundangan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;

5.

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian yang meliputi pengelolaan manajemen kepegawaian daerah, perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan dan penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai serta pembinaan dan administrasi umum kepegawaian;

6.

pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepegawaian dan pengembangan SDM pegawai di daerah;

7.

pengelolaan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian internal Badan; dan

8.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

        Tugas Pokok   :   Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat dalam menyusun program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, administrasi umum, kearsipan dan perlengkapan, adminitrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan.

 

 

        Fungsi            :

1.

penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Badan;

 

 

2.

pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Badan;

3.

pengelolaan urusan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

4.

pengelolaan administrasi kepegawaian internal Badan dan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;

5.

pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas-tugas Bidang ; dan

6.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

  1. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi

        Tugas Pokok   :   Kepala  Bidang  Formasi  dan  Mutasi  mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Formasi  dan  Mutasi  dalam menyiapkan bahan, menyusun program serta melaksanakan pengelolaan perencanaan, yang meliputi penyusunan bezetting, formasi dan pengadaan/pengangkatan pegawai baru, pengelolaan  administrasi  pengangkatan CPNS menjadi PNS,  kepangkatan dan penggajian, pemindahan lokasi tugas, serta pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Fungsi            :

1.

penyusunan program kerja di bidang formasi dan mutasi;

2.

penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang formasi dan mutasi;

3.

pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS;

4.

pengelolaan penyusunan bezetting dan formasi serta pengelolaan pengadaan/pengangkatan pegawai baru;

5.

pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap/tenaga kerja sukarela;

6.

Meneliti  bahan  fasilitasi  Pembuatan kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG), kartu istri Pegawai Negeri Sipil (KARIS) dan kartu suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU);

7.

pengelolaan administrasi penempatan, kepangkatan, penggajian dan  pemindahan; dan

8.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

9.

penyusunan  bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang formasi dan mutasi pegawai;

10.

pengelolaan  buku induk PNS serta buku-buku register dan penjagaan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala;

 

 

  1. Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat

        Tugas Pokok   :   Kepala  Bidang  Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan  tugas  Bidang  Pengembangan  dan Diklat  dalam menyiapkan bahan, menyusun program serta melaksanakan pengelolaan Pengembangan dan Diklat, yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional, tugas belajar,  ijin  belajar  dan ijin penggunaan gelar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, diklat prajabatan, Diklat struktural dan diklat teknis fungsional serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Diklat pegawai di daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Fungsi            :  

       

1.

penyusunan program kerja di bidang pengembangan dan diklat;

2.

penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan diklat;

3.

penyusunan  bahan  dan pengelolaan administrasi pengangkatan,  pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional; dan

4.

penghimpunan dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;

5.

pengelolaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural dan teknis fungsional pegawai;

6.

pengelolaan tugas belajar, ijin belajar, ijin penggunaan gelar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah; dan

7.

pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah;

8.

pelaksanaan  tugas  lain  yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

        Tugas Pokok   :   Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai, mempunyai tugas  pokok  memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai dalam melaksanakan pembinaan PNS, pemberian izin perkawinan/perceraian, menyiapkan daftar nominatif pegawai negeri sipil yang akan menerima penghargaan satya lencana dan purna bhakti, menyusun daftar nominatif  PNS yang  mencapai  batas usia pensiun (BUP), menyiapkan Sumpah Janji, memberi Cuti PNS, melaksanakan  pengumpulan  dan menganalisis data dan informasi  pegawai  serta penyimpanan dan pemeliharaan dokumen data pegawai, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

 

 

        Fungsi            :

1.

penyusunan program kerja di bidang Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

2.

penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

3.

pengelolaan pembinaan mental kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;

4.

pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin, kedudukan hukum dan sengketa kepegawaian lainnya;

5.

pengelolaan administrasi  pemberhentian/pensiun PNS;

6.

pengelolaan  buku  induk PNS serta buku-buku register dan penjagaan pensiun PNS;

7.

penyiapan bahan-bahan pendataan dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS;

8.

pemeliharaan arsip dan data/informasi pegawai sesuai dengan lingkup kewenangan; dan

9.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, dan Kepegawaian

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan  dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok  memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dalam menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan  administrasi umum, penyusunan rencana program kegiatan, pengendalian dan pelaporan, yang meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, pengendalian pelaksanaan, evaluasi hasil serta penyusunan laporan berkala, laporan akhir tahun, laporan akhir masa jabatan,   administrasi kepegawaian internal Badan, surat-menyurat, perlengkapan dan kearsipan serta mengelola kegiatan kehumasan dan protokol, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga.

        Uraian Tugas  :

1.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum, surat-menyurat, perlengkapan dan kearsipan, kehumasan, protokol dan rumah tangga, perencanaan evaluasi dan pelaporan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

2.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

3.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan umum, penyusunan program kerja, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan melalui rapat teknis atau konsultasi antar personal ;

4.

melaksanakan pengelolaan administrasi surat-menyurat, perjalanan dinas, penerimaan tamu, penerimaan dan pengiriman berita, rapat dinas, ketatausahaan pimpinan serta pengelolaan kearsipan berdasarkan petunjuk dan pedoman yang ditetapkan;

5.

melaksanakan pengelolaan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, dengan cara menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, pendataan dan penyaluran secara tertib, efektif dan efisien untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

6.

melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan berdasarkan rencana strategis dan kondisi yang ada, dengan cara menganalisa data dan kondisi lapangan serta hasil evaluasi kegiatan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM tahun sebelumnya, guna menentukan program/rencana kebutuhan yang akan datang;

7.

melaksanakan  pengelolaan urusan rumah tangga serta menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan gedung kantor dan lingkungannya demi kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan pekerjaan;

8.

melaksanakan koordinasi dengan sektor lain dengan cara menghubungi maupun mendiskusikan terhadap program yang akan datang maupun sedang berjalan guna pencapaian tujuan program secara maksimal;

9.

mengendalikan keluar masuk barang inventaris dengan cara menyesuaikan permintaan dan kebutuhan;

10.

menyusun laporan berkala maupun akhir tahun dan akhir masa jabatan atas pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat, dengan cara menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas ;

11.

menyelenggarakan administrasi dan tata usaha perkantoran Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Kepegawaian;

12.

melaksanakan penyiapan anggaran Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Kepegawaian;

13.

memelihara, merawat barang inventaris dan asset lainnya, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai visi, misi dan tujuan organisasi;

14.

menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

15.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis, sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

16.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

17.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi bawahan;

18.

menyusun konsep telaahan staf berkaitan bidang tugasnya;

19.

menyiapkan bahan penetapan indikator kinerja kegiatan Badan;

20.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan

21.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

        Tugas Pokok   :   Kepala  Sub  Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi analisa kebutuhan, penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, pengurusan benda berharga serta penyusunan laporan keuangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis administrasi keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

3.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran dengan cara menganalisa kebutuhan dana untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4.

menyiapkan dan menyusun bahan-bahan penetapan anggaran, perhitungan dan verifikasi serta perubahan anggaran, melalui rapat kerja, diskusi maupun hubungan antar personal, untuk memperoleh keterpaduan, keserasian dan ketepatan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran;

5.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pencairan, pembukuan, dan SPJ anggaran serta pengurusan benda-benda berharga secara tertib dan obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;

6.

menganalisa, membina dan mengendalikan penggunaan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan untuk menghindari penyimpangan dan menjaga tertib administrasi;

7.

menyiapkan  bahan dan menyusun laporan keuangan yang  meliputi  realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;

8.

menghimpun bahan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;

9.

menyimpan arsip anggaran keuangan yang meliputi belanja tidak langsung, belanja langsung dan belanja modal dan keuangan lainnya sesuai ketentuan;

10.

melaporkan  hasil  pelaksanaan kegiatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis, sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

11.

memberikan  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

12.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan

13.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas pokok menghimpun bahan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepangkatan dan penggajian PNS serta menyusun Daftar Urut Kepangkatan sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan  dengan kepangkatan dan penggajian pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3.

melaksanakan  koordinasi  di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;

4.

melaksanakan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  arsip serta data/informasi kepangkatan dan penggajian pegawai untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan program simpeg;

5.

melaksanakan administrasi dan tata usaha kepangkatan dan penggajian pegawai;

6.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta impassing gaji PNS;

7.

melaksanakan penyiapan anggaran Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;

8.

menyusun Daftar Urut Kepangkatan PNS;

9.

menyiapkan telaahan staf bidang kepangkatan dan penggajian pegawai;

10.

menyusun dan memelihara, buku induk PNS, register dan penjagaan kepangkatan dan penggajian PNS;

11.

mengelola penyimpanan dan pemeliharaan arsip serta data/informasi kepangkatan dan penggajian PNS;

12.

menyiapkan  bahan  penyusunan  peraturan  perundangan, kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepangkatan dan penggajian PNS;

13.

menginventarisir permasalahan kepangkatan dan penggajian PNS serta merumuskan langkah pemecahannya;

14.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

15.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

16.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan

17.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

  1. Kepala Sub  Bidang  Pengadaan

        Tugas Pokok   :   Kepala  Sub  Bidang  Pengadaan  mempunyai  tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang  Pengadaan dalam menghimpun bahan, menyusun perencanaan serta  melaksanakan  pengelolaan  penyusunan bezetting, formasi dan pengadaan pegawai, pengangkatan CPNS baru serta pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan yang berhubungan dengan formasi dan pengadaan pegawai berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai  pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan formasi dan pengadaan pegawai;

3.

melaksanakan  koordinasi  di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan kerja;

4.

menyiapkan bahan dan menyusun bezetting pegawai sebagai bahan analisis kondisi dan kebutuhan pegawai;

5.

menyiapkan bahan dan menyusun Formasi Pegawai sebagai bahan analisis pendistribusian dan pengadaan pegawai;

6.

melaksanakan penyiapan anggaran Sub Bidang Pengadaan;

7.

menghimpun dan memelihara arsip serta data/informasi  yang  berhubungan dengan  pengadaan pegawai untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan program simpeg;

8.

menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan pegawai dan pengangkatan CPNS baru, sesuai dengan kebutuhan riil, norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;

9.

menyusun konsep surat di Sub Bidang  Pengadaan;

10.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada atasan, secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

11.

menyiapkan bahan telaahan staf di sub bidang pengadaan;

12.

menjaga kerahasiaan dokumen dalam penerimaan/pengadaan pegawai;

13.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

14.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan; dan

15.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Kepala Sub Bidang Mutasi

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok menghimpun bahan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pengelolaan administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan pemindahan PNS  sesuai  norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan mutasi pegawai;

3.

melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;

4.

melaksanakan penyiapan anggaran Sub Bidang Mutasi;

5.

melaksanakan pengelolaan uji kesehatan bagi Calon PNS yang akan diangkat menjadi PNS;

6.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pindah lokasi tugas;

7.

mengelola penyimpanan dan pemeliharaan arsip serta data/informasi pengangkatan, dan  pemindahan lokasi tugas PNS  untuk  menunjang  kelancaran penyelenggaraan simpeg;

8.

melaksanakan administrasi dan tata usaha mutasi pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;

9.

menyiapkan telaahan staf Sub bidang mutasi;

10.

mengumpulkan, mengelola  dan memelihara  pemutakhiran data pengangkatan, pemindahan lokasi tugas PNS;

11.

Menghimpun dan menyiapkan pengantar pemrosesan penerbitan Karpeg/Karis/Karsu;

12.

menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangan, kebijakan dan petunjuk teknis di Sub Bidang Mutasi;

13.

menginventarisir permasalahan mutasi pegawai dan merumuskan langkah pemecahannya;

14.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan  kepada  atasan  secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

15.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

16.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan

17.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

  1. Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional  mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional  dalam menghimpun bahan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pengelolaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural maupun Fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang  ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional Sub Bidang Jabatan  Struktural  dan Fungsional  berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnuya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya  yang  berhubungan dengan Jabatan  Struktural  dan Fungsional;

3.

melaksanakan  koordinasi  di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan kerja dan menghindari tumpang tindih;

4.

menghimpun dan menyusun data jabatan secara lengkap dan akurat;

5.

menyiapkan bahan penyusunan peta jabatan PNS;

6.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional;

7.

melaksanakan penyiapan anggaran Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional;

8.

Menyiapkan  bahan  dan mengelola pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

9.

menginventarisir  permasalahan jabatan struktural dan fungsional dan merumuskan saran pemecahannya;

10.

melaporkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan yang menjadi tangungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakaan  kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

11.

memberikan  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

12.

menyiapkan bahan telaahan staf sesuai bidang tugasnya;

13.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan

14.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

  1. Kepala Sub  Bidang  Seleksi dan Pengembangan Aparatur

        Tugas Pokok   :   Kepala  Sub  Bidang  Seleksi dan Pengembangan Aparatur  mempunyai tugas pokok menghimpun bahan, data, menyusun perencanaan serta melaksanakan Seleksi Diklat, pengelolaan diklat Teknis Fungsional, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas belajar, ijin belajar dan ijin penggunaan gelar sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk  teknis  dibidang  Seleksi dan Pengembangan Aparatur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3.

melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dan ketepatan pelaksanaan tugas;

4.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan tugas belajar, ijin belajar, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;

5.

menginventarisir masalah yang berhubungan dengan diklat teknis fungsional serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

6.

menghimpun bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan Diklat teknis fungsional sesuai dengan kondisi daerah;

7.

menyiapkan bahan dan menyelenggarakan diklat teknis fungsional yang sesuai kebutuhan daerah, baik melalui pelaksanaan maupun pengiriman serta upaya lain pengembangan kemampuan SDM;

8.

menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan diklat teknis fungsional di daerah;

9.

menyiapkan bahan penyusunan anggaran Sub Bidang Seleksi dan Pengembangan Aparatur;

10.

mengelola penyimpanan dan pemeliharaan arsip serta data/informasi pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan simpeg;

11.

melaksanakan administrasi dan tata usaha Sub Bidang Seleksi dan Pengembangan Aparatur;

12.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

13.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

14.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

15.

menyiapkan bahan telaahan staf  di sub bidang  Seleksi  dan Pengembangan Aparatur;

16.

melaksanakan koordinasi dan mengikuti sosialisasi teknis kurikulum diklat teknis fungsional ke Instansi Pusat, Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan diklat ;

17.

menyiapkan  bahan  kerja  sama dan koordinasi dengan pemerintah provinsi/kab/kota tentang pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional; dan

18.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai  tugas  pokok menghimpun bahan, data, menyusun  perencanaan serta melaksanakan pengelolaan diklat Struktural dan Prajabatan  sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Diklat pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3.

melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dan ketepatan pelaksanaan tugas;

4.

menginventarisir masalah yang berhubungan dengan diklat struktural dan prajabatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

5.

menghimpun bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan diklat struktural dan prajabatan yang sesuai dengan kondisi daerah;

6.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan diklat struktural dan prajabatan sesuai kebutuhan daerah dan batas kewenangan, baik melalui pelaksanaan maupun pengiriman, serta upaya lain pengembangan SDM;

7.

menyiapkan bahan penyusunan anggaran Sub Bidang Diklat Struktural;

8.

mengelola penyimpanan dan pemeliharaan arsip serta data/informasi pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan simpeg;

9.

melaksanakan administrasi dan tata usaha sub bidang Diklat struktural;

10.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

11.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

12.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

13.

menyiapkan bahan telaahan staf di bidang diklat struktural pegawai;

14.

melaksanakan koordinasi dan mengikuti sosialisasi teknis kurikulum diklat struktural ke Instansi Pusat, Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan diklat pegawai;

15.

menyiapkan bahan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi/Kab/Kota tentang pelaksanaan Pra Jabatan, Diklat Penjenjangan Pejabat Struktural; dan

16.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data & Informasi Pegawai

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data & Informasi Pegawai mempunyai  tugas  pokok Penyiapan pengolahan data serta analisis  dan  penyajian  informasi  Badan Kepegawaian Daerah.  sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Diklat pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3.

melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dan ketepatan pelaksanaan tugas;

4.

menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan database/informasi PNS secara umum maupun terperinci sebagai bahan analisis pengembangan karier pegawai;

5.

Menyiapkan bahan/data dalam rangka pemutakhiran data PNSD di kabupaten;

6.

Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus

7.

Menghimpun data-data kepegawaian dan memproses perekaman data menjadi bahan layanan informasi kepegawaian;

8.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

9.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

10.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

11.

menyiapkan bahan telaahan staf di bidang Pengelolaan Data dan Informasi pegawai;

12.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

  1. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai  mempunyai  tugas  pokok Penyiapan bahan pembinaan dan pemberhentian pegawai.  sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Diklat pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3.

melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dan ketepatan pelaksanaan tugas;

4.

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Daerah;

5.

Melaksanakan kegiatan pemprosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

6.

Menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil  serta pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) Kabupaten Tanggamus;

7.

Menyiapkan bahan pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

8.

Menyiapkan bahan pengusulan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanggamus;

9.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian izin dan / atau keterangan untuk melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

10.

Menyiapkan bahan perumusan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah  Kabupaten Tanggamus

11.

menyiapkan bahan usulan TASPEN, Taperum dan Babertarum   PNS

12.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

13.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

14.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

15.

menyiapkan bahan telaahan staf di bidang Pengelolaan Data dan Informasi pegawai;

16.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

  1. Kepala Sub Bidang Arsip Pegawai dan Dokumentasi

        Tugas Pokok   :   Kepala Sub Bidang Arsip Pegawai dan Dokumentasi  mempunyai  tugas  pokok Penyiapan pengelolaan arsip dan dokumentasi pegawai.  sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

        Uraian Tugas  :  

1.

menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;

2.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Diklat pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3.

melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dan ketepatan pelaksanaan tugas;

4.

Melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan data pegawai

5.

Mengelola arsip naskah teknis bidang kepegawaian daerah

6.

Mengelola data file perorangan pegawai

7.

Melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan data pegawai

8.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dokumentasi Peraturan-peraturan Kepegawaian (UU, PP, SE);

9.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertangungjawaban pelaksanaan tugas;

10.

memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf untuk mengetahui prestasi kerja dan dedikasi staf;

11.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

12.

menyiapkan bahan telaahan staf di bidang Pengelolaan Data dan Informasi pegawai;

13.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.